DISPORIA.CO, TREND – Sektor pariwisata berkontribusi memperparah krisis sampah yang terjadi di Bali. Permasalahan limbah di pulau ini terus memburuk, meskipun setiap tahunnya Bali menyambut jutaan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sementara itu, warga setempat berjuang keras mengatasi tumpukan sampah yang tidak diangkut.
Para ahli menyoroti adanya urgensi bagi destinasi wisata dan penyedia akomodasi untuk mulai mengurangi limbah mereka, mengingat solusi seperti infrastruktur pengolahan limbah menjadi energi (WtE) kemungkinan memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum dapat diwujudkan.
Profesor I Putu Anom, seorang pakar pariwisata dari Universitas Udayana, sebagaimana dikutip dari Jakarta Posy pada 23 April bahwa krisis sampah telah menjadi kenyataan pahit, terutama di wilayah selatan Bali yang merupakan pusat utama kegiatan pariwisata. Ia menekankan bahwa baik pelaku usaha di industri pariwisata maupun rumah tangga lokal sama-sama menghadapi kesulitan karena sampah mereka tidak diangkut selama berminggu-minggu.
“Hal ini tidak hanya memengaruhi aktivitas pariwisata, tetapi warga juga bingung dan tertekan karena tumpukan sampah menumpuk di depan rumah mereka,” ujarnya. I
Menurutnya, masalah ini berpotensi merusak citra Bali serta sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan investasi di bidang fasilitas dan pengelolaan limbah, mengingat kontribusi besar sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.
Reza Cordova, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengungkapkan bahwa aktivitas pariwisata telah memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi sampah di Bali, terutama dari penggunaan plastik sekali pakai di hotel dan restoran. Pada 23 April, ia menyampaikan bahwa berdasarkan sejumlah temuan penelitian BRIN, aktivitas pariwisata di Bali menghasilkan sampah tiga hingga lima kali lebih banyak dibandingkan sampah rumah tangga.
“Masalah sampah di sana dianggap sistemik, mulai dari pemilahan sampah yang buruk hingga kebiasaan pembuangan yang tidak berubah dan infrastruktur pengelolaan sampah yang masih tidak merata dan kurang terintegrasi.” ungkapnya.
Untuk jangka pendek, ia menambahkan bahwa fokus utama harus pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya, sekaligus meningkatkan sistem pengumpulan dan pemilahan, serta memperkuat edukasi dan pengawasan. “Dalam jangka panjang, Bali perlu membangun sistem manajemen terpadu berdasarkan ekonomi sirkular, dari produksi hingga pengolahan akhir,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif Forum Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Made Krisna Dinata. Ia menambahkan bahwa langkah jangka pendek yang paling mendesak adalah meringankan beban tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah kelebihan muatan dengan memperluas pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga.
Pada 23 April, ia juga menyampaikan bahwa dalam jangka menengah, Bali harus beralih dari sistem “kumpul dan buang” menuju model pengelolaan sampah yang berfokus pada pengurangan dan daur ulang.
“Sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, klub pantai, vila, dan pusat perbelanjaan, juga harus menjadi fokus utama reformasi, karena sektor-sektor ini menghasilkan sejumlah besar limbah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa bisnis-bisnis tersebut perlu diwajibkan melakukan audit limbah, menetapkan target pengurangan tahunan, menerapkan skema penggunaan kembali, serta melakukan pengolahan limbah organik di lokasi masing-masing.
Pada bulan April, ratusan truk sampah berbaris di depan Kantor Gubernur Bali di Denpasar sebagai bentuk protes menanggapi pembatasan pembuangan sampah di TPA Suwung. TPA tersebut mulai April hanya bersedia menerima sampah anorganik dan sisa sampah karena kapasitasnya sudah terlampaui. Setelah berjam-jam berdialog dengan perwakilan Forum Komunikasi Pengelolaan Sampah Mandiri Bali, Gubernur Bali I Wayan Koster memutuskan untuk membuka kembali TPA Suwung bagi pembuangan sampah organik hingga akhir Juli.
Reza dari BRIN menggambarkan teknologi WtE sebagai “solusi pelengkap”. Ia menunjukkan bahwa fasilitas WtE dapat membantu mengurangi volume limbah, terutama sampah yang sulit didaur ulang.
“Keefektifannya akan sangat bergantung pada kualitas pengelolaan limbah di sumbernya. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko emisi dan ketergantungan berkelanjutan pada pasokan limbah,” jelasnya.
Krisna dari Walhi Bali juga mengingatkan tentang potensi risiko kesehatan dan lingkungan dari fasilitas WtE yang umumnya menggunakan insinerasi untuk membakar sampah guna menghasilkan listrik.
“Dari perspektif nol limbah, ini disebut solusi palsu. Masalahnya dipindahkan dari tempat pembuangan sampah ke insinerator, sementara akar penyebab produksi berlebihan, plastik sekali pakai, dan kegagalan memilah sampah tetap tidak terselesaikan,” tegasnya.
Pada 22 April, Gubernur Koster mengumumkan bahwa upacara peletakan batu pertama proyek WtE Bali, yang semula dijadwalkan pada 30 Juni, diundur menjadi 8 Juli setelah ia meminta tanggal yang dianggap lebih “beruntung”. Proyek tersebut direncanakan akan dibangun di lahan seluas 6 hektar yang dikuasai oleh operator pelabuhan milik negara, Pelindo, di kawasan Benoa. Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses pemenuhan persyaratan analisis dampak lingkungan. Berdasarkan jadwal, proyek WtE ini ditargetkan selesai pada November 2027, dilanjutkan dengan proses finalisasi, dan akhirnya mulai beroperasi pada Desember tahun yang sama.
Setelah proyek WtE beroperasi nanti, pabrik tersebut direncanakan mampu mengelola 1.200 ton sampah per hari yang berasal dari Denpasar dan Badung. Volume sampah gabungan dari kedua wilayah tersebut menyumbang sekitar sepertiga dari total 3.400 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Bali pada tahun 2025.
Editor: Redaksi
