Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli, tengah menjadi pusat perhatian publik setelah sebuah video yang mengungkapkan bahwa anggaran di pemerintah daerah yang dipimpinnya dipotong Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) beredar luas di media sosial.
Sebagaimana diutip dari IDN Times, Dalam video yang tersebar tersebut, Afni menyatakan bahwa saat ini anggaran di pemerintah daerahnya mengalami pengurangan yang signifikan. Ia menyebut dana tersebut tidak diterima oleh daerah dan telah dialihkan untuk program MBG.
“Setengah triliun uang kita ditahan, setengah triliun lagi uang kita dipotong. Rp1 triliun hak kita hari ini tidak kita dapatkan. Sudah dialihkan dalam bentuk program MBG, terus tidak kita awasi, betapa bodohnya kita,” ucapnya dikutip dari akun Facebook Mahyuddin Nur, Senin (4/5/2026).
Dalam video tersebut, Afni juga meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat dan lurah untuk mengawasi pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.
“Maka saya minta tolong nih, camat, kepala OPD terkait, kabag (kepala bagian), kabid (kepala bidang) semuanya kawal program MBG itu,” tegas mantan jurnalis tersebut.
Dalam video lain, Afni juga memaparkan sejumlah langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG di daerahnya. Afni menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah terukur dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan hingga penguatan pengawasan berbasis pengaduan masyarakat.
“Kami akan melakukan langkah-langkah secara terukur untuk menjaga kualitas MBG di Kabupaten Siak. Pertama, yang kami lakukan adalah kami aktifkan semua puskesmas kami, kami aktifkan dan kami kuatkan peran ahli gizi kami, sehingga kalau dapur punya ahli gizi lalu muncul komplain dari masyarakat, maka di dapur itu kami akan melakukan uji gizi,” ucapnya.
Selain itu, Pemkab Siak juga akan membuka kanal pengaduan tambahan untuk menampung laporan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Tidak hanya itu, Afni menyebut bahwa pihaknya akan melaporkan secara rutin perkembangan program MBG ke pemerintah pusat, sekaligus melibatkan sektor hulu, seperti pertanian dan perikanan, dalam rantai pasok program tersebut.
“Langkah ketiga, saya setiap bulan saya akan berangkat ke Jakarta membawa laporan. Kami akan mengaktifkan seluruh dinas terkait kami yang berkaitan dengan hulu MBG. Apa itu hulu? Pertanian, perikanan. Kalau ada dapur SPPG yang menolak produk dari petani kami, produk dari nelayan kami, kami akan masukan dalam laporan kami,” ucapnya.
Editor: Redaksi
