DISPORIA.CO, INTERNASIONAL – Saat perang di Sudan mendekati tahun keempatnya, Sharif Muhammad Othman, sekretaris politik Partai Kongres Sudan, memberikan analisis mendalam tentang akar krisis: tidak ada solusi melalui jalur militer, tidak ada masa depan jika gerakan Islam masih menjadi aktor politik, dan perdamaian tidak akan tercapai tanpa kepemimpinan sipil yang sejati.
Sebagaimana dikutip dari laman Sky News Arabia, ” Othman menggambarkan situasi yang sangat rumit, di mana penderitaan rakyat Sudan terkait erat dengan ambisi Ikhwanul Muslimin dan intervensi kekuatan besar, sementara rakyat hanya mampu menghitung sendiri kerugian yang mereka alami.
Fakta yang diketahui semua orang tapi tak diakui siapa pun
Othman menegaskan bahwa kenyataan di lapangan membuktikan klaim kedua kubu yang bertikai—bahwa perang bisa diselesaikan dalam hitungan hari atau bulan—adalah tidak benar. Ia menyatakan bahwa “realitas di lapangan mengonfirmasi kebenaran pesan ini,” yang merujuk pada ketidakmungkinan solusi militer.
Ia menjelaskan bahwa negara ini kini memasuki tahun keempat pertempuran di tengah bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya: 18 juta pengungsi tersebar di delapan belas negara bagian Sudan, lebih dari 20 juta orang sangat membutuhkan makanan, serta kerugian jiwa dan harta benda yang “tak terhitung.”
Othman bahkan menyatakan bahwa kedua pihak yang bertikai “sadar bahwa perang ini tak akan berakhir secara militer, namun mereka tetap mencari formula untuk mengakhirinya.” Ia menekankan bahwa solusi hanya bisa bersifat politis, dipimpin oleh warga sipil, dan tidak boleh ada dominasi dari pihak bersenjata—baik angkatan bersenjata maupun Pasukan Pendukung Cepat—atas proses politik pasca-perang.
Tantangan Dari Ikhwanul Muslimin
Dalam salah satu pernyataannya yang paling tegas, Othman menyebut gerakan Islam Sudan secara historis bertanggung jawab atas spiral kekerasan yang dialami negara itu. Ia mengatakan bahwa “Ikhwanul Muslimin tidak pernah benar-benar memerintah negara selain Sudan,” mengingat kudeta 1989 yang menghentikan jalan menuju perdamaian dan mengakhiri perang saudara dengan Sudan Selatan—yang akhirnya berujung pada pemisahan Sudan Selatan pada 2011. Ia menyimpulkan bahwa “rakyat Sudan menyadari kejahatan organisasi ini, dan dunia tidak menyadari sejauh mana kejahatan yang telah dilakukan terhadap rakyat Sudan.”
Ia menunjukkan bahwa gerakan Islam saat ini berusaha menghalangi setiap peluang negosiasi antara angkatan bersenjata dan Pasukan Pendukung Cepat, dengan menjelaskan bahwa Ikhwanul Muslimin “memicu perang ini dengan harapan kembali berkuasa, tetapi mereka justru menjadi pihak yang paling dirugikan setelah rakyat Sudan.”
Ancaman perpecahan: skenario terburuk
Othman mengungkapkan kecenderungan yang ia sebut berbahaya, dengan menegaskan bahwa gerakan Islam “tidak mencari solusi politik, melainkan berupaya memecah belah Sudan.” Hal ini didasari oleh adanya sistem retorika yang mempromosikan skenario pemisahan dengan dalih kesukuan dan geografis, mengklaim bahwa penduduk Darfur berbeda dari penduduk Utara—mengulang dalih yang sama sebelum pemisahan Selatan.
Ia menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini “sekarang mencoba memecah belah Sudan dengan menggunakan formula laut dan sungai serta memecah wilayah Darfur,” serta menyerukan negara-negara kawasan untuk meniru contoh Amerika Serikat dalam mengkriminalisasi gerakan Islam dan melarang aktivitasnya.
Jalan menuju konsensus internasional
Othman memuji hasil konferensi Berlin sebagai titik balik diplomatik yang signifikan, setelah konferensi London dan Paris gagal membangun konsensus internasional tentang cara mengakhiri perang.
Ia menjelaskan bahwa di Berlin terjadi konsensus luas yang mencakup negara-negara kawasan, Uni Afrika, Liga Arab, PBB, Uni Eropa, dan Inggris, mengenai dua prinsip utama: tidak boleh ada kendali militer atas proses politik, dan perlunya warga sipil serta masyarakat sipil yang beragam untuk memimpin fase pasca-perang.
Ia juga memuji peran Amerika Serikat, menganggap Washington sebagai “pemain kunci” yang harus memberikan “tekanan maksimal” kepada kedua pihak yang bertikai.
Secara praktis, Othman mengungkapkan bahwa kekuatan sipil Sudan sedang berupaya merumuskan visi politik bersama, terpisah dari angkatan bersenjata dan Pasukan Pendukung Cepat. Visi ini menyatukan berbagai kelompok termasuk Aliansi Keteguhan, Kongres Rakyat, Gerakan Pembebasan Sudan pimpinan Abdul Wahid Nour, Partai Baath Sosialis Arab, serta pasukan yang telah menarik dukungan mereka dari perang.
Ia mengumumkan bahwa pihak-pihak terkait menargetkan peluncuran dialog politik komprehensif pada bulan Juni mendatang, dengan berkoordinasi bersama mekanisme lima pihak di Addis Ababa. Dialog ini akan menentukan siapa saja yang berpartisipasi, isu yang dibahas, waktu pelaksanaan, dan lokasinya.
Othman mengakhiri wawancaranya dengan gambaran tragis tentang pedalaman Sudan, menggambarkan warga sebagai “sandera di tangan kelompok bersenjata”—kehilangan kebebasan berekspresi di bawah tekanan penjara, penyiksaan, dan pengadilan yang tidak adil. Dalam situasi seperti ini, perubahan nyata hanya dapat terjadi jika senjata dihilangkan secara total dan tegas dari persamaan politik Sudan.
Editor: Redaksi
