DISPORIA.CO, INTERNASIONAL – Komite kehakiman DPR Filipina, dalam pemungutan suara bulat, menemukan adanya bukti yang cukup untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte pada hari Rabu, 29 April.
Menurut penjelasan Wakil Pemimpin Minoritas Senior Leila de Lima, adanya alasan yang masuk akal berarti bahwa fakta dan keadaan seputar dugaan pelanggaran yang bisa berujung pada pemakzulan memang benar ada dan didukung oleh bukti.
Komite tersebut menggelar empat kali sidang untuk menetapkan bukti yang cukup dengan mengundang saksi kunci dan narasumber. Mereka dihadirkan untuk membuktikan tuduhan bahwa Duterte mengkhianati kepercayaan publik, melakukan penyelewengan dan korupsi, serta dengan sengaja melanggar Konstitusi.
Tuduhan ini muncul ketika ia diduga menyalahgunakan dana publik, menyuap pejabat pemerintah, gagal menjelaskan kekayaannya, dan mengeluarkan ancaman kematian terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. beserta keluarganya.
Dari empat pengaduan pemakzulan yang masuk, dua di antaranya lolos dari proses di tingkat komite. Kedua pengaduan ini didukung secara terpisah oleh De Lima, serta duet Wakil Ketua DPR Paolo Ortega dan Ketua DPR Distrik ke-6 Manila, Bienvenido Abante. Ke depan, panel tersebut akan menghabiskan beberapa hari untuk menggabungkan kedua pengaduan pemakzulan itu menjadi satu.
De Lima menjelaskan, “Menggabungkan kedua pengaduan untuk tujuan mempersiapkan pasal-pasal pemakzulan akan mencegah duplikasi pekerjaan komite ini, mengelola risiko kebingungan, inkonsistensi, dan pelemahan tuduhan ketika dihadapkan pada ambang batas konstitusional berupa suara sepertiga dari DPR.” Ujarnya sebagai mana dikutip dari laman Rappler.com.
Laporan komite nantinya akan memuat pasal-pasal pemakzulan. Ketika komite kehakiman DPR bertemu kembali pada hari Senin, 4 Mei, yang juga merupakan hari dimulainya kembali sidang pleno Kongres setelah jeda dua bulan, pemungutan suara formalitas diharapkan akan digelar untuk menyetujui laporan komite tersebut.
Ketua komite Jinky Luistro sebelumnya mengatakan kepada Newswatch, begitu panelnya menyetujui laporan komite, laporan itu akan segera diteruskan ke sidang pleno.
Presiden Duterte dan bahkan seluruh anggota DPR akan diberikan salinan laporan komite beserta lampirannya. Hal ini dilakukan agar para anggota parlemen punya kesempatan untuk mempelajari pengaduan yang telah digabungkan tersebut.
Luistro menyebut langkah ini konsisten dengan putusan Mahkamah Agung terbaru tentang pemakzulan. Dalam putusannya yang menyatakan pemakzulan pertama Duterte tidak konstitusional pada Juli 2025, Mahkamah Agung menulis: “Jangka waktu yang wajar yang ditentukan berdasarkan kompleksitas tuduhan harus diberikan kepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar mereka dapat mengambil keputusan independen apakah akan mendukung atau tidak mendukung pengaduan pemakzulan.”
“Penentuan jangka waktu ini pada prinsipnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Pengadilan memiliki kewenangan untuk meninjau apakah jangka waktu ini cukup, tetapi pemohon harus memikul beban pembuktian atas keteraturan dalam pelaksanaan fungsinya,” tambahnya.
Bagaimana tepatnya jalannya pembahasan pleno masih belum jelas. Namun, jika melihat cara DPR menangani laporan komite yang menolak pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada bulan Februari lalu, kemungkinan besar sekutu Duterte akan diberi kesempatan untuk berbicara di pleno dan menyuarakan penentangan mereka terhadap laporan komite yang mendukung pemakzulan dirinya.
Editor: Redaksi
