DISPORIA.CO, EKONOMI – Pasca-blokade Selat Hormuz akibat eskalasi konflik antara AS dan Israel dengan Iran, muncul narasi luas di media dan di kalangan analis bahwa dunia akan mengalami “kebangkitan batu bara”. Namun, data faktual justru menunjukkan arah yang sebaliknya.
Menurut analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), krisis energi global ternyata mendorong sejumlah negara untuk justru mempercepat transisi menuju energi bersih. Penggunaan batu bara pun menurun. CREA mengamati data langsung dari 87 persen pembangkit listrik batu bara dunia dan lebih dari 60 persen pembangkit gas. Hasilnya, secara global di luar China, pembangkit batu bara turun 3,5 persen dan pembangkit gas turun 4 persen. Sebaliknya, produksi energi surya melonjak 14 persen dan energi angin naik 8 persen.
Volume pengangkutan batu bara melalui laut juga susut 3 persen, mencapai titik terendah sejak 2021. Pengiriman ke China, India, Turki, dan Vietnam mengalami penurunan yang cukup tajam. Temuan ini membantah asumsi umum bahwa krisis akan memicu substitusi energi ke batu bara. Bahkan, CREA menegaskan bahwa prospek batu bara dalam jangka panjang kian suram, karena krisis ini justru membuat batu bara lebih mahal dibanding energi bersih dan penyimpanan energi, sehingga investasi pun semakin tidak menarik.
Di Indonesia sendiri, tren melemahnya permintaan batu bara sudah terlihat sejak setahun terakhir. Nilai ekspor batu bara ambles 19,1 persen pada Januari–Mei 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi volume, ekspor mencapai 156,37 juta ton, turun 4,65 persen dari 163,99 juta ton pada periode yang sama di 2024. Sebelumnya, Badan Energi Internasional (IEA) bahkan telah memproyeksikan konsumsi batu bara dunia akan mulai menyusut pada 2026 dan kembali di bawah level 2024.
Melihat tren global, pemerintah Indonesia awalnya berencana memangkas produksi batu bara pada 2026 menjadi 600 juta ton, atau turun 24 persen dari produksi 2025 yang sekitar 790 juta ton. Namun, setelah gejolak Timur Tengah, pemerintah justru melihat peluang untuk kembali menggenjot produksi dengan membuka opsi relaksasi kuota demi menyesuaikan permintaan pasar.
Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, berpendapat bahwa pemerintah dan swasta seharusnya merespons tren global jangka panjang dengan mengurangi produksi secara bertahap, sembari melakukan diversifikasi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan energi terbarukan. Ia mengingatkan bahwa investor global mulai meninggalkan batu bara. Jika Indonesia memaksakan produksi tinggi, negara ini berisiko terjebak dengan aset terdampar yang tak lagi laku di pasar modal.
Sementara itu, Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Martha Jesica Solomasi Mendrofa, menambahkan bahwa ketergantungan pada komoditas yang fluktuatif seperti batu bara justru membuat ekonomi daerah semakin rentan, terutama di tengah krisis global. Studi IESR di dua kabupaten penghasil batu bara—Muara Enim (Sumatera Selatan) dan Paser (Kalimantan Timur)menunjukkan bahwa dana bagi hasil dari pajak dan royalti batu bara menyumbang 20–27 persen terhadap APBD. Jika permintaan batu bara merosot, daerah-daerah ini akan terkena dampak langsung.
Karena itu, mitigasi terbaik adalah mempersiapkan sumber ekonomi baru pengganti batu bara. IESR menemukan sejumlah sektor unggulan yang bisa dikembangkan. Di Muara Enim, misalnya, sektor manufaktur serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Di Kabupaten Lahat (masih Sumatera Selatan), kopi bisa dikembangkan menjadi beragam produk turunan. Di Kabupaten Paser, sektor jasa keuangan, manufaktur, dan pendidikan berpotensi dikembangkan. Martha menekankan bahwa sumber daya manusia di wilayah tersebut juga perlu dipersiapkan menuju ekonomi baru yang lebih berkelanjutan, dengan dukungan teknologi dan pendanaan.
Antropolog Universitas Indonesia, Suraya Afif, menilai bahwa kegiatan ekonomi ekstraktif selama ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, penggusuran, hingga kriminalisasi masyarakat. Keuntungan dari batu bara tidak sebanding dengan seluruh dampak yang ditimbulkan. Karena itu, transisi energi harus dipercepat. Namun, ia mengingatkan agar agenda transisi energi benar-benar memperhatikan keadilan, agar tidak melahirkan ketimpangan baru bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, narasi transisi energi selama ini terlalu berfokus pada pengurangan emisi karbon, tanpa memperhatikan dampak ekonomi dan sosial.
Untuk menciptakan transisi energi yang berkeadilan, Suraya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat luas mulai dari pekerja, komunitas lokal, konsumen, hingga warga negara secara umum. Keterlibatan ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Penulis: Marhaen
Editor: De Rantau
